MASIH BANYAK PR (TUGAS RUMAH) YANG TERLAMBAT DIKERJAKAN..
Disaat kondisi daerah yang sedang dalam keadaan stagnan seperti sekarang ini, maksud kami stagnan diakibatkan oleh kehilangan pemimpin yang telah melanda daerah ini sejak 2007 kemarin, ternyata tidak membuat sadar beberapa elit politik dan birokrasi di Kutai Kartanegara. DPRD yang semestinya sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintahan daerah, seharusnya melakukan upaya pembenahan internal DPRD yang tentunya juga untuk perbaikan daerah ini. Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan kondisi hari ini, dimana saya melihat DPRD Kutai Kartanegara hari ini cenderung terlalu asyik “bermain-main” dengan kekuasaan? Seharusnya DPRD hari ini sudah punya langkah kongkrit dan rill, bagaimana evaluasi dan kontrol dari DPRD bisa berjalan dengan baik, bagaimana hari ini serapan anggaran bisa maksimal, itu semua terlupakan oleh DPRD Kukar karena terlalu disibukkan dengan berbagai masalah internal DPRD yang tak kunjung usai. Lihat saja polemik pergantian Ketua DPRD Kukar yang terjadi hari ini, yang cenderung terlalu dipolitisir. Kalau toh DPRD betul-betul ingin perbaikan, ya secepatnya harus dilakukan perbaikan, jangan ditunda-tunda lagi, sehingga tidak terkesan hal ini hanya sebatas permainan belaka. Sudah saatnya rekan-rekan DPRD untuk duduk satu meja menyelesaikan dengan bijaksana terkait polemik yang terjadi di internal DPRD, agar fungsi-fungsi DPRD tersebut bisa secepatnya terlaksana. Kami menghimbau kepada rekan-rekan DPRD, untuk berhentilah berpolemik, masih banyak tugas pokok yang terbengkalaikan oleh rekan-rekan DPRD menyangkut kondisi Kutai Kartanegara hari ini yang sedang dalam keadaan krisis kepemimpinan. Rekan-rekan DPRD perlu mengingat, masih banyak tugas rumah (PR) yang mestinya sudah harus selesai dan perlu kerja-kerja cepat oleh rekan-rekan DPRD, untuk itu saya mengingatkan kerja-kerja rill yang masih menjadi PR DPRD Kukar diantaranya yaitu:
- DPRD harus segera melakukan evaluasi kinerja atau melaksanakan fungsi kontrol terhadap implementasi dari APBD 2008, karena APBD Kukar 2008 masih belum terserap sepenuhnya, dan mengingat sekarang ini sudah memasuki akhir tahun anggaran.
- DPRD agar memberikan teguran kepada eksekutif untuk segera merealisasikan APBD 2008 secepatnya, karena hal ini menyangkut perkembangan ekonomi masyarakat di Kutai Kartanegara.
- Kami melihat DPRD lambat dalam melaksanakan fungsi budgeting DPRD, karena terlalu sibuk berebut “kekuasaan”. DPRD sudah seharusnya menyelesaikan penyusunan RAPBD 2009, dan pada bulan Desember RAPBD 2009 semestinya sudah harus disahkan menjadi APBD 2009.
- DPRD Kukar seharusnya punya sikap yang tegas dan lugas menyangkut krisis kepemimpinan di Kutai Kartanegara saat ini, bukan malah sibuk berpolemik di internal DPRD sendiri.
- Banyaknya konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan yang tak kunjung selesai yang mesti diselesaikan secepatnya. Jangan menunggu korban terlebih dahulu, baru mengambil sikap.
Beberapa hal pokok diatas semestinya menjadi prioritas utama dari DPRD Kukar, untuk itu kami menghimbau kepada DPRD kukar untuk kembali pada rel dan kembali pada fungsi DPRD itu sendiri sebaga lembaga legislasi. Dan sekali lagi janganlah DPRD hanya mementingkan kelompok-kelompoknya masing-masing atau hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi DPRD harus mengutamakan kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara yang sekarang sedang menjerit, namun jeritannya tidak bisa menggugah hati daripada wakil rakyat yang ada di DPRD Kutai Kartanegara, karena terlalu asyik berebut kue “kekuasaan”..???
